Konkep Hari Guru

DPRD dan Pemkot Kendari Sepakati Pembangunan Kantor Walikota Gunakan Sistem KTJ

0 48

Kendari, MCN – DPRD dan Walikota Kendari menyepakati pembangunan Kantor Walikota di tahun 2020 mendatang mengunakan sistem Kontrak Tahun Jamak atau KTJ.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Penganggaran Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kantor Walikota Kendari dengan Pendekatan Tahun Jamak (Multiyears) 2020-2022, di Aula DPRD Setempat.

Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Penganggaran Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kantor Walikota Kendari dengan Pendekatan Tahun Jamak (Multiyears) 2020-2022. (FOTO : JUHARTAWAN/MCN)

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menuturkan, terkait pembangunan kantor baru dengan sistem KTJ merupakan masukan dari beberapa pengawas termasuk pihak penegak hukum.

“Sistem multiyears dianggap bisa menutup cela potensi pelanggaran. Juga, pengawasannya akan satu kali dilaksanakan hingga pembangunannya rampung,” jelasnya, ditemui usai rapat paripurna, Selasa (22/10).

Selain itu, Sulkarnain juga menegaskan bahwa dengan sistem KTJ, pihaknya dapat melakukan penghematan biaya. Karena untuk proses tender hanya akan dilakukan satu kali saja tidak berkali-kali.

“Ya itu contohnya kita bisa hemat, tender berkali-kali kan makan biaya juga,” pungkasnya.

“Makanya kita minta sama DPR sama-sama kita awasi. Karena kita berharap betul di tahun 2022 kantor ini sudah bisa dimanfaatkan agar pelayanan semakin baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan menerangkan, di tahun 2019 ini merupakan tahap pertama pembangunan Kantor Wali Kota. Anggarannya sebesar Rp 56,7 miliar , dengan menggunakan sistem kontrak tahun tunggal.

Sementara untuk pengunaaan sistem KTJ, dimulai pada tahun 2020 dan berakhir di 2022 telah disepakati dengan besaran anggaran Rp 223 miliar.

“Semoga dengan program ini , pembangunan Kantor Wali Kota yang baru ini bisa selesai dengan tepat waktu,” harapnya.

Sebagai informasi, Kontrak Tahun Jamak (KTJ) sendiri merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Akan tetapi, tidak semua pekerjaan menggunakan Kontrak Tahun Jamak, hanya pekerjaan yang secara karakteristik tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran saja yang dapat menggunakan KTJ. Contohnya; pekerjaan pembangunan gedung bertingkat.

Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya hingga 10 miliar rupiah dan di atas 10 miliar rupiah, dan Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (***)

Laporan : Juhartawan

Facebook Comments

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.