Konkep Hari Guru

ORI Sarankan Satgas Saber Pungli Pemkot Sidak Kelurahan

0 38

Kendari, MCN – Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Nasional, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Satuan Tugas (Satgas) Pungutan liar (Pungli) Pemerintah Kota Kendari yang baru dibentuk untuk menindak tegas praktik pungli yang kerap terjadi saat berurusan di Kantor Kelurahan.

Kepala ORI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo mengatakan, upaya menindak tegas oknum aparat kantor kelurahan yang kerap melakukan pungli harus menjadi tugas perdana tersebut.

Mastri Susilo

“Sehingga menurut kami, hal pertama yang harus dilakukan satgas ini adalah menertibkan aparat kelurahan yang kerap melakukan pungli,” harapnya, saat diwawancara diruang kerjanya, Jumat (19/07).

Lanjut pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Kendari ini mengungkapkan, banyak laporan masuk ke ORI terkait praktik pungli di kelurahan, sehingga dirinya mengapresiasi langkah Pemkot membentuk satgas pungli tersebut.

“Beberapa laporan yang masuk ke Ombudsman terkait pungli di Kelurahan adalah permintaan uang untuk mengurus surat izin keterangan usaha, dan domisili,” ungkapnya.

Selain laporan di atas, terang Mastri, Ombudsman Sultra juga pernah menerima aduan terkait kelurahan yang menambah biaya pengurusan Pendaftraan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau biasa disebut dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

“Ini juga harus dicek oleh Tim Satgas. Karena ketentuan di SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017 jelas bahwa untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, masyarakat yang mendapat sertifikat Prona dibebankan biaya sebesar Rp 350 ribu. Jadi kalau ada permintaan penambahan diatas biaya ini, itu kategori Pungli,” terang pria kelahiran Blora 46 tahun silam itu.

Mastri juga menghimbau, satgas bisa tegas dalam memberantas praktik pungli yang dilakukan aparat kelurahan. Apalagi diketahui, Ketuanya adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembina PNS.

“Kalau terbukti pungli, eksekusi sanksinya bisa langsung dari Bu Sekda. Apalagi Ketua Pelaksana Satgas ini Pak Wakapolres Kendari. Jadi bisa sekalian langsung diproses hukum,” imbuh pria yang tengah melanjutkan S2 di Prodi Agribisnis Konsentrasi Pengembangan Masyarakat UHO itu.

Ia juga berharap tiga bulan setelah dilantik, Satgas Saber Pungli Pemkot Kendari ini sudah bisa menunjukan hasil dalam memberantas praktik pungli.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), membentuk unit satuan tugas (Satgas) Pungutan Liar (Pungli) guna memberantas dan meminimalisasi praktik pungutan liar di daerah itu.

Anggota Unit Pemberantasan Pungli tersebut berjumlah 27 orang dan dikukuhkan oleh Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, di Ruang Pola Kantor Walikota Kendari, Selasa (16/07).

Nahwa Umar selaku Ketua Satgas mengatakan, unit berantas pungli tersebut memiliki empat fungsi yaitu inteligen, pencegahan, penindakan, dan justice.

“Selain itu, unit ini juga memiliki wewenang yaitu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, mengidentifikasi area-area yang berpotensi terjadinya pungli dan melakukan pencegahan praktik-praktik pungli, melakukan operasi tangkap tangan terhadap praktek-praktek pungli,” katanya, dilansir dari panjikendari,com.

Wewenang berikutnya adalah merekomendasikan kepada Wali kota Kendari untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengevaluasi kegiatan pemberantas pungli. (Jho)

Laporan : Juhartawan

Facebook Comments

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.